Jakarta-Humas, Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Maka kami sampaikan suratnya sebagai berikut :

Jakarta-Humas, Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Penilaian PIPK tahun 2022 dan Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2505/SEK/PL.07/10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 PErihal Penerapan dan Penilaian PIPK 2022, Maka Kami Minta setiap Satuan Kerja dapat Hadir dalam Focused Group Discussion (FGD) PIPK tahun 2022. Yang ditukan kepada YTH Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal , Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Umum BUA, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Maka kami sampaikan suratnya sebagai berikut : 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor  2505/SEK/PL.07/10/2022 tentang Penerapan dan Penilaian PIPK 2022, Setiap Satuan Kerja Diwajibkan Melaksanakan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Untuk memastikan penerapan PIPK sudah dilaksanakan dengan memadai, maka Tim Penilai PIPK MAhkamah Agung Akan melaksanakan penilaian secara uji petik sesuai jadwal terlampir. Maka kami sampaikan suratnya sebagai berikut :