Jakarta - Humas : Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 312/KMA/SK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Penunjukan Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata dan Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI membuka kesempatan bagi saudara/i untuk mengisi formasi tersebut.

Untuk Informasi lengkapnya, dapat diakses di website Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Jakarta - Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kerjasama Yudisial dengan Federal Circuit and Familiy Court of Australia (FCFCoA) sejak tahun 2013. Fokus dari kerjasama ini adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman kedua lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil layanan dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Agama dan Umum terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, pengesahan pernikahan, sengketa yang melibatkan hak asuh pemeliharaan anak, serta masalah hukum keluarga atau masalah anak lainnya.

Dalam kerangka kerjasama tersebut, Mahkamah Agung RI melaksanakan kunjungan kerja ke FCFCoA pada 18-27 Oktober 2022 secara hybrid. Kunjungan kerja ini terdiri dari beberapa pertemuan dan diskusi yang penting untuk diketahui bukan saja oleh delegasi, tetapi juga untuk diikuti oleh YM Pimpinan dan YM Para Hakim Agung serta para Hakim di lingkungan badan peradilan umum dan badan peradilan agama di seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut suratnya:

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung, Nomor: 2410/SEK/OT.01.1/10/2022, yang ditujukan kepada Yth. 1. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada daftar terlampir, 2. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada daftar terlampir tentang Penunjukan daerah implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 RAN PG4N.

Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini : 

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas perihal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2022 pada aplikasi e-Monev berdasarkan PP 39/2006, Sekretaris Mahkamah Agung meminta Sekretaris pada Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung, Sekretaris Pengadilan Militer Utama, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, dan para Sekretaris pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan untuk verifikasi laporan pada aplikasi e-monev.

Informasi lebih lengkap, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)