Jakarta-Humas, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Bahwa seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan semester/Tahunan dari Tingkat UAKPA, UAPPA-W,UAPPA-E1 dan UAPA serta dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022, Maka perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini berpedoman . yang ditujukan kepada YTH Sekretaris Kepaniteraan, Sekretaris Direktorat Jenderal Badilum, Sekretaris Direktorat Jenderal Badilag, Sekretaris Direktorat Jenderal Badimiltun, Sekretaris Balitbangdiklatkumdil, Sekretaris Bawas Mahkamah Agung RI, Sekretaris Pengadilan Tk Banding, Sekretaris Pengadilan Tk Pertama di seluruh indonesia. 

Bandung-Humas: Mengawali Oktober, Ketua Mahkamah Agung menghadiri pertemuan para Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN yang tergabung dalam Asean Law Association (ALA) di hotel Intercontinental Bandung pada Senin siang 3 Oktober 2022. Sebelumnya, pada pagi harinya, ia menyempatkan melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.  Guru Besar  Hukum Universitas Diponegoro itu didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. dan yang lainnya.

Orang nomor satu di Mahkamah Agung tersebut menggunakan kesempatan itu untuk memberikan semangat kepada seluruh aparatur peradilan yang ada di PT Bandung dan pengadilan di bawahnya terkait musibah yang sedang menimpa lembaga peradilan. Ia berpesan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum untuk menjadi lebih baik lagi.

“Tidak usah berkecil hati, tidak usah takut mengatakan yang benar, kalau saudara-saudara memutus perkara dengan benar, tidak usah takut sesuai dengan hukum yang berlaku, katakan yang benar itu walaupun pahit, teruslah berbuat, jangan kendor, jangan redup, karena banyaknya kritik-kritik yang tajam, masukan-masukan yang disampaikan kepada kita yang luar biasa banyaknya, tidak usah mempengaruhi saudara semua untuk menegakkan hukum dan keadilan, jalankan terus sesuai dengan keyakinan, menggunakan hati nurani hukum dan keadilan yang benar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kritikan itu ibarat obat pahit yang akan menyembuhkan dan menyehatkan.

“Kita harus bangkit, kita harus menatap masa depan yang lebih baik lagi, masih banyak kawan-kawan kita, baik di Mahkamah Agung maupun di daerah yang bekerja dengan hati nuraninya, dengan integritas yang sempurna,” tegasnya.

Mantan Ketua Kamar Pengawasan itu menyampaikan bahwa indeks integritas Mahkamah Agung yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 82 %, sementara indeks nasional berada di nilai 72 persen. Hal ini menurutnya, indeks integritas Mahkamah Agung di atas indeks nasional, dan ini menandakan juga bahwa sekitar 82 persen aparatur peradilan di seluruh pelosok Indonesia memiliki integritas yang baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

“Sisanya sekitar 18 % itulah yang harus diawasi lebih ketat lagi, dibina lebih serius lagi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung menyempatkan diri melihat langsung ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendengarkan secara langsung pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. tentang beragam aplikasi yang ada di PT Bandung, seperti PTSP Mandiri, aplikasi IKA (Identifikasi Kerja Aparatur), aplikasi Monika (Monitoring Identifikasi Kerja Aparatur), aplikasi E-Petahana, aplikasi E-Peduli, Aplikasi ATAP, dan yang lainnya.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu mengapresiasi semua capaian PT Bandung dan berharap pengadilan lain bisa menirunya. (azh/Dr. H. Sobandi/photo:Sno&Mzn)