Jakarta — Humas: Mahkamah Agung (MA) RI resmi membuka tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama Tahun Anggaran 2026. Acara pembukaan ini dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (28/4) dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Sugiyanto menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan langkah krusial untuk menjamin kualitas kepemimpinan di lingkungan peradilan. Ia menekankan bahwa pemilihan pejabat tidak hanya melihat sisi formalitas semata.

 "Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, integritas, serta rekam jejak kinerja," ujar Sugiyanto dalam naskah sambutannya.

Tahapan SKB kali ini difokuskan pada tiga instrumen utama, yakni penulisan makalah, presentasi, dan wawancara untuk menguji aspek teknis para peserta. Sekretaris MA mengingatkan para peserta untuk memberikan performa maksimal, mengingat tahapan ini memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kelulusan.

"Perlu saya sampaikan bahwa Seleksi Kompetensi Bidang ini memiliki bobot penilaian terbesar, yaitu 35% dibandingkan dengan tahapan seleksi lainnya," kata Sugiyanto.

Selain seleksi terbuka, Mahkamah Agung juga menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi JPT Pratama dari Eselon II.b ke Eselon II.a sebagai bagian dari pola pembinaan karier aparatur di internal MA.

Proses seleksi yang dijadwalkan berlangsung hingga 1 Mei 2026 ini melibatkan tim penguji dari unsur internal maupun eksternal Mahkamah Agung. Melalui rangkaian tes yang ketat, MA berharap dapat menjaring figur-figur yang mampu mendukung transformasi peradilan di Indonesia. Sugiyanto berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan calon pimpinan yang memiliki visi jelas dan komitmen tinggi.

 "Melalui Seleksi Kompetensi Bidang ini, diharapkan dapat diperoleh calon-calon pimpinan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, serta komitmen dalam mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

Rangkaian seleksi ini nantinya akan mengerucut pada penetapan tiga besar peserta terbaik untuk masing-masing jabatan yang dilamar, berdasarkan akumulasi nilai yang objektif dan akuntabel.

Adapun peserta seleksi terdiri dari 4 calon Kepala Badan Pengawasan, 3 calon Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan, 3 calon Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan, 7 calon Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, 5 calon Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, serta 11 calon Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. (sk/ds/RS/Photo:sno,kdr,alf)

Jakarta – Humas: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia resmi memulai rangkaian kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui manajemen risiko dan penguatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Acara berlangsung Selasa (28/4) dengan dihadiri oleh Pelaksana Harian Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Edi Santoso, serta jajaran Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung secara luring dan para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama yang menjadi sampling secara daring.

Dalam sambutan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H. yang dibacakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, Sahwan, S.H., M.H. pada pembukaan acara, ditegaskan bahwa keterlibatan pimpinan adalah kunci utama dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang sehat.

"Keterlibatan pimpinan merupakan unsur krusial dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif," ujar Sahwan membacakan naskah sambutan Kepala BUA.

Mahkamah Agung mengakui bahwa perjalanan penilaian SPIP di internal lembaga sejak tahun 2023 tidaklah selalu mulus. Berbagai dinamika dan tantangan masih dihadapi oleh lembaga peradilan hingga saat ini.

"Perkembangan penilaian SPIP MA sejak tahun 2023 sampai saat ini mengalami pasang surut dengan berbagai keterjadian yang selama ini dirasakan oleh Lembaga peradilan," ungkapnya.

Meski demikian, MA terus berupaya menanamkan budaya pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pada tahun 2026 ini, penilaian maturitas SPIP akan melibatkan 33 satuan kerja (satker) pengadilan yang dipilih sebagai sampel. Penentuan satker ini didasarkan pada kemudahan akses koordinasi, kepatuhan terhadap SMAP, serta representasi 40 persen alokasi anggaran Mahkamah Agung.

Beberapa unit utama yang menjadi sampel wajib antara lain:

- Kepaniteraan

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

 - Badan Urusan Administrasi,

- Badan Pengawasan,

- Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil.

Selain itu, terdapat sampel dari pengadilan tingkat banding dan pertama di empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, di antaranya:

- 15 Peradilan Umum (6 Pengadilan Tingkat Banding dan 9 Pengadilan Tingkat Pertama).

- 11 Peradilan Agama (4 Pengadilan Tingkat Bandig dan 7 Pengadilan ingkat Pertama)

- 3 Peradilan Militer (1 Pengadilan Militer Utama dan 2 Pengadilan Militer Tingkat Pertama)

- 4 Peradilan Tata Usaha Negara (1 Pengadilan Tingkat Banding dan 3 Pengadilan Tingkat Pertama)

Sementara satuan kerja penanggung jawab terdiri dari:

- Penanggung Jawab Perencanaan yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi.

- Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan yaitu Biro Keuangan.

- Penanggung Jawab Pengelolaaan Aset yaitu Biro Perlengkapan.

- Penanggung Jawab Pengawasan Internal yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Selain penandatanganan rencana penilaian, agenda ini juga mencakup pembahasan mengenai Area of Improvement (AOI) SPIP tahun lalu bersama tim BPKP. Tujuannya adalah untuk mengkaji progres perbaikan dan memastikan tindak lanjut berjalan efektif.

Melalui upaya yang terintegrasi ini, Mahkamah Agung menargetkan penguatan pengendalian internal yang maksimal.

"Sehingga diharapkan penguatan maturitas SPIP di lingkungan Mahkamah Agung dapat mencapai level optimum," pungkasnya. (sk/ds/RS/Photo:zhd,end,ald)