Jakarta-Humas, Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI Nomor S-245/PB.7/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Hal Penyampaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN selain Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Periode I Tahun 2022 Mahkamah Agung RI dan Surat Nomor S-301/PB.7/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 Hal Penyampaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Periode I Tahun 2022 bersama ini kami kirimkan E-doc PAK Pemangku JAbatan Fungsional Perbendaharaan dimaksud yang dapat diakses melalui link http:tiny.cc/suratmenkeu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut  :      

Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1810A/SEK/HM.01.2/8/2022 tentang Undangan Rangkaian Kegiatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke 77 

Yang ditujukan kepada : Yth.1.Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 2. Para Ketua / Kepala pengadilan Tingkat Pertama.3. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding ; 4. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini : 

Jakarta-Humas, Sebagai tindak lanjut atas pengumuman Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1474/SEK/KP.04.6/7/2022 Tanggal 4 Juli 2022, Maka berdasarkan Pendataan Yang diterima melalui Http://tiny.cc/daftarujikomjf sejak tanggal 4 juli 2022 s.d 13 juli 2022 dan telah diverifikasi oleh tim, dengan ini kami sampaikan hasil verifikasi Jabatan Fungsional Kepegawaian Melalui Perpindahan dari jabatan lain pada Mahkamah Agung RI bagi pada PNS yang dinyatakan Memenuhi syarat administrasi dan Dengan mempertimbangkan pula masih tersedianya lowongan kebutuhan formasi pada satker. Maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut : 

Jakarta-Humas, Berkenaan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan Tenaga Non ASN di LIngkungan Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1471/SEK.KP.00.2/6/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang status Kepegawaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka dengan ini kami sampaikan bahwa setiap satuan kerja untuk melengkapi tambahan data dan dokumen pegawai non pegawai negeri (PPNPN) Melalui Aplikasi Sistem Informasi  Kepegawaian (SIKEP) berdasarkan Modul . Maka dengan ini kami sampaikan suratnya sebagai berikut :