Jakarta – Humas : Dalam rangka penyusunan laporan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi dan sebagai bahan evaluasi kinerja Mahkamah Agung dalam penyusunan program dan anggaran, diharapkan bantuannya untuk dapat menyampaikan data Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis TA 2023 melalui tautan : https://s.id/LAPORANBIMTEKMA2023 paling lambat tanggal 24 Januari 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah melakukan penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan telah di unggah ke dalam aplikasi SIKEP.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Berdasarkan hasil Uji Kompetensi, Profile Assesment, Eksaminasi Putusan dan Wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2023 mulai dari tanggal 4 Desember 2023 s.d 16 Januari 2024 dan hasil konsultasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung, dengan ini dinyatakan peserta yang terpilih sebagai Panitera Muda Perkara Pidana dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus adalah:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :   77/SEK/KP3.2.1/I/2024 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai yang
dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Hakim.

Yang ditujukan kepada Sdr : 

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan Badan
Peradilan;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Badan
Peradilan;
 

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-224/KN/KN.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2023, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara.

Untuk Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)