Semarang-Humas: Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., secara resmi dikukuhkan menjadi Profesor kehormatan Bidang Ilmu Hukum ke 58 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, pada Kamis, 2 November 2023 di Auditorium Unissula.

pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, membacakan orasi ilmiah pidato pengukuhan yang berjudul “Police Justice dan Eksekusi Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan”.

Dalam orasi ilmiahnya mengatakan eksekusi pada umumnya terkait dengan putusan pengadilan yang bersifat penghukuman atau Condemnatoir dimana putusan tersebut memuat sanksi atau penghukuman kepada pihak yang kalah dipersidangan. Proses eksekusi dilakukan secara paksa, dan pihak yang kalah diwajibkan mematuhi putusan pengadilan. Jika pihak tersebut menolak melaksanakan putusan, pengadilan dapat meminta bantuan kepada pihak berwenang.

Lebih lanjut, kompleksitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya terkait dengan masalah waktu, tetapi juga melibatkan aspek keamanan. Peran Kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam menjaga keamanan eksekusi dan kesuksesan pelaksanaannya menjadi sangat penting. Ketidaksiapan petugas aparat keamanan dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi. Untuk itu penyelesaian masalah pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Jumlah sengketa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha semakin meningkat.

Oleh karena itu, pembentukan Unit Khusus Eksekusi di Mahkamah Agung harus dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Unit ini akan memberikan fokus dan spesialisasi yang diperlukan dalam penanganan eksekusi, memastikan koordinasi yang baik antara lembaga peradilan, instansi pemerintah terkait, dan pihak yang terlibat dalam eksekusi. Selain itu, unit ini dapat menghadapi tantangan hukum yang kompleks, mengembangkan protokol keamanan yang tepat, memastikan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga akan memungkinkan pertukaran informasi yang tepat waktu, kolaborasi yang efektif, dan pengurangan kesenjangan informasi, ujarnya.

Menurutnya, selain itu, Personil Unit Khusus Eksekusi di Mahkamah Agung ini juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum yang terkait dengan eksekusi, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan hukum yang kompleks, menyusun strategi yang tepat, mengidentifikasi argumentasi hukum yang kuat, dan memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Unit ini juga bertanggung jawab atas aspek keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk pengembangan protokol keamanan yang tepat dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.

PUTRA ASLI SUMATRA BARAT

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M. merupakan pria asli Sumatera Barat. Ia lahir pada 2 April 2061 di Payakumbuh, Sumatera Barat dari orang tua Bapak Mansur dan Ibu Rostian.

Haswandi menempuh Pendidikan Sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Payakumbuh, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Payakumbuh, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payakumbuh.

Sosok giat belajar ini menempuh dua Pendidikan Strata Satu yaitu di Universitas Andalas Sumatera Barat pada 1985 dan Universitas Terbuka pada 2014. Begitu juga dengan pasca sarjananya, Haswandi menempuhnya  Universitas Pancasila Jakarta pada 2019. Program doktornya ditempuh di Universitas Andalas pada 2016. Pada tahun 2016 Haswandi juga mengikuti pendidikan Lemhanas RI PPRA 55.

Sebelum menjadi hakim Agung, Haswandi melanglang buana dalam menjalani karirnya sebagai hakim dari satu provinsi ke provinsi lain, di antaranya yaitu: pada tahun 1985 sebagai Calon Hakim PN Bukittinggi, pada tahun 1989 sebagai Hakim PN Klas II Pariaman, pada tahun 1994 sebagai Hakim PN Klas II Kualasimpang Aceh Timur, pada tahun 1998 sebagai Hakim PN Klas IB Lubukpakam.

Selamat kepada Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. atas pengukuhannya sebagai Profesor, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih menuntun ke jalan yang benar dan ilmunya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung (Humas)

Quanhou – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof Dr M Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Hakim Agung Dr. Ibrahim., SH LLM., MH, menghadiri undangan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok YM Zhang Jun untuk menghadiri Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023 yang diadakan di Quanhou, Fujian, Tiongkok, 25-27 Oktober 2023.

Forum Maritime Silk Road Internasional Forum on Judicial Cooperation diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok di Quanzhou pada tanggal 24 – 27 Oktober 2023. Forum ini pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan saat itu dihadiri oleh 21 negara dan 3 organisasi internasional, termasuk Ketua Mahkamah Agung dari 9 negara.

Forum tahun 2023 ini akan dihadiri total 200 peserta, dan tidak kurang 50 orang tamu asing. Dari China sendiri akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, para Hakim Agung Republik Rakyat Tiongkok dan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan setempat. Selanjutnya peserta juga adalah anggota Kongres Rakyat dan anggota Lembaga Konsultatif Rakyat Tiongkok. Hadir langsung 6 orang Ketua Mahkamah Agung dari negara Belt and Road dan Maritime Silk Road, termasuk Eithopia, Venezuelia, Samoa, Kyrgiztan, Papua New Guinea.

Diharapkan forum ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tingkat pertukaran yudisial dan kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada pada Maritime Silk Road, untuk menekan konflik hukum dan hambatan peradilan, memperbaiki penyelesaian sengketa, memerangi tindak pidana, dan mempromosikan terbentuknya kerangka hukum yang stabil, adil, transparan dan prediktabel, di negara-negara sepanjang Jalur Maritime Silk Road.

Adapun Forum tahun 2023 akan membahas empat topik, yaitu

1. Peran Mahkamah Agung dalam menjaga Keadilan dan Meningkatkan Efisiensi

2.  Ekonomi Digital, E-Commerce sepanjang Jalur Sutra dan Penyelesaian Sengketa Komersial

3.  Pengembangan inovatif atas penyelesaian sengketa komersial internasional

4.  Masalah tentang pengumpulan barang bukti tindak pidana lintas batas

Bagi Indonesia sendiri, inisitif Maritime Silk Road merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) yang dimulai pada tahun 2013. Berdasarkan program BRI, pemerintah China memberikan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur penting di negara-negara yang dilalui rute dagang Belt and Road serta Silk Route tersebut. Bagi Indonesia keterlibatan dalam BRI sangat signifikan, mengingat nilai proyek yang sangat luar biasa, dan status proyek sebagai prioritas nasional. Sehingga kehadiran Mahkamah Agung pada forum ini sangat penting dan relevan dengan prioritas nasional untuk memastikan kesiapan sektor peradilan Indonesia dalam mengantipasi issue potensi konflik dan melindungi kepentingan nasional.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber utama investasi asing. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok tumbuh sebesar 58,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$124,4 miliar, dengan ekspor Tiongkok meningkat sebesar 48,1 persen menjadi US$60,7 miliar dan impor melonjak 70,1 persen menjadi US$63,8 miliar. Tiongkok telah menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun terakhir, terutama sumber daya mineralnya.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara tujuan investasi Tiongkok terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Pada tahun 2021, investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia berjumlah US$1,86 miliar, naik 1,5 persen YoY.

Pada tahun 2022 nilai investasi terus meningkat menjadi US$ 8,2 miliar.  Selanjutnya Pada Semester I-2023, investasi China di Indonesia sudah menembus US$ 3,8 miliar,   dengan tidak kurang 1,584 proyek investasi berjalan, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar kedua setelah Singapura pada 2022.

 Pentingnya Keadilan dan Efisiensi

 Prof Dr Syarifuddin SH. MH dalam kontribusi ceramahnya tentang pemberian keadilan dengan tetap menjaga efisiensi menjelaskan, bahwa salah satu peran penting dalam mendorong efisiensi adalah melalui optimalisasi fungsi regulasi. Fungsi regulasi terbatas MARI dalam mengisi kekosongan hukum memang dioptimalisasikan untuk membentuk prosedur-prosedur inovatif yang belum terakomodasi oleh regulasi yang sudah ada. Melalui fungsi regulasi Mahkamah Agung memperkenalkan modernisasi pada proses peradilan,seperti e-court, e-litigasi. Selanjutnya Ketua MARI menekankan, bahwa dalam era regionalisasi dan globalisasi seperti kerjasama Maritime  Silk Road peradilan harus lebih proaktif dalam mewujudkan keadilan dan efisiensi, dan tidak hanya duduk sebagai penonton. Hal ini penting, karena kepastian dan keadilan hukum merupakan pondasi dari investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara.

Ketua Mahkamah Agung RI menambahkan bahwa Perdagangan skala besar akan menuntut sistem hukum yang lebih seragam dan dapat diprediksi di seluruh wilayah, untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Tuntutan ini dianggap sebagai tambahan terhadap kebutuhan dasar akan sistem hukum dan proses penyelesaian sengketa yang transparan, efektif dan efisien. Menurutnya Meskipun penyatuan dan harmonisasi hukum selalu merupakan tugas yang sulit, hal ini perlu terus ditingkatkan, karena kegiatan perdagangan akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari sistem hukum yang transparan, konsisten, dan harmonis, menurutnya peran lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga keadilan dan meningkatkan efisiensi sangat penting untuk mendukung hal ini, dan pengalaman kami menunjukkan bahwa selain pengambilan keputusan peradilan tradisional, terdapat pula peluang untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara lain.

Perkembangan Inovatif dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH dalam kontribusi ceramahnya soal perkembangan inovatif dalam penyelesaian sengketa komersial lintas batas menyoroti fenomena betapa berbagai negara di dunia terus berinovasi dalam menawarkan forum penyelesaian sengketa yang inovatif. Menurutnya pengadilan sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan perdagangan itu sendiri, yaitu terus berkembang, guna mencari solusi yang lebih efektif dan efisien sebagai kontribusinya terhadap kelancaran perdagangan. dan bisnis. Maka tidak mengherankan jika seiring berjalannya waktu, semakin banyak yurisdiksi yang mengambil langkah serupa, untuk lebih terbuka dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam kurun 16 tahun terakhir, tercatat setidaknya 6 negara membentuk Pengadilan Niaga Internasional, dan lebih banyak lagi yang membuka pintu bagi penyelesaian sengketa internasional, melalui pembentukan kamar khusus perkara perniagaan internasional.

Pengadilan-pengadilan ini menawarkan banyak keunggulan, seperti hakim yang memiliki keahlian yang tinggi, hukum acara yang lebih fleksibel, modern dan efisien. Beberapa yurisdiksi bahkan telah secara khusus mengadaptasi peraturan prosedur arbitrase, dan yurisdiksi lainnya bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih integral di mana litigasi dan arbitrase berjalan beriringan.

Ini penting dalam untuk merespon hadirnya berbagai Indikator Kinerja Global, seperti Indeks B Ready yang baru dari Grup Bank Dunia, yang secara spesifik akan mengukur seberapa baik sistem hukum suatu negara dapat berinteraksi dengan negara-negara lain. negara-negara lain.

Kota Quanzhou sebagai Hub Maritime Silk Road

Forum ini dilaksanakan di Quanzhou provinsi Fujian, sebagai kota dengan sejarah panjang sebagai Hub Maritime Silk Road di masa lalu. 1000 tahun yang lalu, Quanzhou sudah menjadi pelabuhan utama Tiongkok bagi para pedagang asing, yang mengenalnya Quanzhou sebagai pelabuhan Zaiton. Selama abad ke-11 hingga ke-14. Tempat ini pernah dikunjungi oleh Marco Polo dan Ibnu Batutah, kedua penjelajah tersebut memuji kota ini sebagai salah satu kota paling makmur dan mulia di dunia. Ini adalah pangkalan angkatan laut dari mana serangan Kerajaan Mongol terhadap Jepang dan Jawa diluncurkan. Pada masa jayanya, Quanzhou juga merupakan pusat kosmopolitan dengan kuil Buddha dan Hindu, masjid Islam, dan gereja Kristen, termasuk katedral Katolik dan biara Fransiskan. Mesjid Islam pertama dibangun di Quanzhou tahun 1099.

Karena pentingnya bagi perdagangan maritim abad pertengahan, perpaduan unik bangunan keagamaan, dan peninggalan arkeologi yang luas, "Quanzhou: Emporium Dunia di Song-Yuan Tiongkok " dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2021.

Mendampingi pimpinan MARI dalam kunjungan itu adalah Staf Khusus Ketua MARI Dr Aria Suyudi SH., LLM, Kapten Dede Andriawan dan Staf Kepaniteraan Dian Novianti. (AS / Humas)

Jakarta-Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H menjadi Pembina Upacara dalam memperingati hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023, bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung.

Upacara hari Sumpah Pemuda, diawali dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia raya, mengeningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina upacara diikuti oleh peserta upacara, pembacaan naskah Undang – Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, serta diakhiri dengan pembacaan doa.

Untuk tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95 kali ini “ Bersatu Memajukan Indonesia”, sebuah seruan kepada para pemuda agar bersatu membangun bangsa dan Negara.

Upacara ini diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat  Eselon 1-4, para Pejabat Fungsional, para pegawai, dan para pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.(Humas)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memimpin rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Muda Militer dan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Senin, 23 Oktober 2023 pukul 10.00. WIB. Di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta.

Hakim Agung yang diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Ketua Muda Militer yaitu Mayjend TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.  Kesempatan ini merupakan kali kedua bagi Burhan dilantik sebagai Ketua Muda Militer. Sebelumnya, ia dilantik untuk jabatan yang sama pada 9 Oktober 2018 lalu. Pelantikan Burhan kali ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/P Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Muda Militer Mahkamah Agung.

Kemudian, Hakim Agung yang diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Ketua Muda Pidana yaitu, H. Suharto, S.H., M.Hum. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung. Suharto menggantikan posisi Suhadi yang telah memasuki masa pensiun.

Acara dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, seluruh Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, para pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya.

PROFIL SINGKAT BURHAN DAHLAN DAN SUHARTO

Burhan Dahlan merupakan Hakim Agung kelahiran Bandung 1 Januari 1955. Ia dilantik menjadi Hakim Agung pada 11 Maret 2013. Pelantikan sebagai ketua Muda Militer kali ini, merupakan kali kedua baginya. Sebelumnya Burhan Dahlan dilantik menjadi Ketua Muda Militer Mahkamah Agung pada 9 Oktober 2018, ia menggantikan Timur P. Manurung yang telah memasuki masa purnabkati.

Beberapa jabatan yang pernah diemban alumnus Universitas Jayabaya Jakarta ini adalah Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta.

Adapun Suharto merupakan Hakim Agung kelahiran 13 Juni 1960. Ia dilantik menjadi Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada awal 2023 lalu, Alumnus Universitas Merdeka Malang tersebut dipercaya menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Andi Samsan Nganro yang telah memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya sebelum menjadi Hakim Agung adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan lain-lain. (azh/RS/photo:Sno&Adr)

Kuala lumpur – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof Dr M Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Kepala Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung Bambang Hery Mulono, SH., MH dan Staf Khusus Ketua MARI Dr Aria Suyudi SH., LLM menghadiri ASEAN Chief Justice Retreat 2023 yang diadakan di Kuala Lumpur 18-21 Oktober 2023.

Pada tahun ini Federal Court of Malaysia kembali menjadi tuan rumah pertemuan CACJ setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada pertemuan CACJ ke 10 pada November 2022 lalu. Pada pertemuan CACJ ke 10 tersebut para Ketua MA ASEAN sepakat untuk tidak mengadakan Pertemuan CACJ ke 11, namun dalam rangka memperingati satu dekade CACJ, yang pertama kali bersidang pada 2013, mengadakan Retreat para Ketua Mahkamah Agung ASEAN yang direncanakan untuk menjadi tradisi sepuluh tahun sekali  untuk merefleksikan pencapaian CACJ selama sepuluh tahun terakhir dan memetakan agenda strategis CACJ untuk 10 tahun ke depan.

CACJ terus berkembang sebagai forum kerja sama peradilan di ASEAN. Retreat merupakan forum bagi para Ketua Mahkamah Agung ASEAN untuk menegaskan kembali pendekatan strategis dan kohesif peradilan ASEAN dalam memperdalam kerja sama peradilan dan menegakkan Supremasi Hukum di ASEAN.

Secara historis pertemuan CACJ adalah salah satu agenda rutin pada Sidang Umum ASEAN Law Association (ALA) yang berlangsung sejak 1978. Agenda ini kemudian diinstitusionalisasikan oleh para Ketua Mahkamah Agung ASEAN sejak tahun 2013 dengan nama ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) pada sidang pertama ACJM di Singapura. Selanjutnya dalam rangka sertifikasi ACJM sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN, maka nama ACJM kemudian diubah menjadi CACJ. Saat ini CACJ sejak tanggal 3 Agustus 2016 CACJ telah efektif terdaftar sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN (Entities Associated with ASEAN), dan masuk dalam Annex II ASEAN Charter. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN.

Refleksi Kemajuan CACJ

Sebagai organisasi yang sudah berjalan selama 10 tahun, maka CACJ merefleksikan kemajuan kerjanya ke dalam beberapa aspek, yaitu pengembangan kapasitas peradilan ASEAN, Portal Peradilan ASEAN, Court Excellences, Kerjasama Internal Peradilan ASEAN, dan Hubungan Eksternal Peradilan ASEAN.

Beberapa ide penting yang dibahas adalah keinginan CACJ untuk mengembangkan suatu  signature programme bagi pemimpin muda peradilan di ASEAN untuk dapat bertemu secara berkala untuk menghadiri pelatihan ataupun pertukaran antar peradilan ASEAN dengan tujuan membangun jaringan kerja dan persahabatan jangka panjang.

Selain itu dibahas juga tentang keinginan CACJ untuk memperluas kerjasama eksternal dibawah kerangka CACJ+ dengan mitra dialog ASEAN lain. Sebagaimana diketahui, pertemuan CACJ+ pertama telah dilaksanakan dengan menghadirkan Mahkamah Rakyat Agung China, Mahkamah Agung Korea Selatan dan Mahkamah Agung Jepang. Diharapkan kerjasama ASEAN+ dapat juga dikembangkan ke mitra dialog lain, seperti Uni Eropa, Australia, Selandia Baru dan lainnya. Selain itu diharapkan, agar dialog ASEAN+ ini juga dapat difokuskan ke agenda spesifik seperti keunggulan teknologi informasi dan aspek-aspek yang perlu diidentifikasi ke depannya.

Dalam hal Portal Peradilan ASEAN, dibahas pula tentang kebutuhan pendanaan jangka panjang, untuk memastikan agar portal tersebut bisa tetap relevan dengan kebutuhan jangka panjang.

Mengenai Council of ASEAN Chief Justice

Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) sebagai asosiasi para Ketua Mahkamah Agung di kawasan ASEAN telah dibentuk pertama kali tahun 2013 dan sejak 2017 diakui sebagai entitas terasosiasi ASEAN.

Selanjutnya pertemuan para Ketua Mahkamah Agung ASEAN dibawah  forum CACJ berlangsung rutin dan bahkan pada tahun 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 9 secara online di Jakarta dan selanjutnya ditunjuk sebagai Ketua CACJ 2021-2022.

Selama 10 tahun terakhir pertemuan CACJ dilakukan di Singapura (2013), Kuala Lumpur (2014), Boracay (2015), Ho Chi Minh (2016), Bandar Seri Begawan (2017), Manila (2017), Singapura (2018), Bangkok (2019), Ha Noi (2020-virtual), Jakarta (2021-virtual) dan Kuala Lumpur (2022).

Selain itu untuk memastikan pelaksanaan peran Mahkamah Agung RI dalam CACJ, maka YM Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sekretariat Pendukung Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) pada Mahkamah Agung RI. (AS/Humas)