Bekasi - Humas : Kegiatan Mentorship Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Tahun Anggaran 2023 ini bertujuan untuk memberikan best practice ataupun panduan bagi seluruh pengadilan terkait yang melaksanakan pembangunan/renovasi gedung dan sarana prasarana pengadilan demi mendukung pemerataan access to justice atau pemerataan layanan peradilan sekaligus pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, Dr. Rosfiana, S.H., M.H pada acara Mentorship Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Tahun Anggaran 2023, pada Senin, 29 Mei 2023 di Hotel Ibis Bekasi.

Seperti yang diketahui bersama, pembangunan gedung dan sarana prasarana di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya telah melalui beberapa tahapan dan capaian sebagai berikut:

1.   Pada Desember 2022, Ketua Mahkamah Agung telah meresmikan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengoperasian 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru di Tanjung Pinang;

2.   Pembangunan Gedung kantor baru TA 2022 sebanyak 30 satker;

3.   Pembangunan Gedung kantor baru TA 2023 sebanyak 13 satker;

4.   Pemenuhan sarling berupa pos jaga, rumah genset, pagar, landscape, jalan dan pendingin ruangan; dan

5.   Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Negara di beberapa pengadilan.

Lebih lanjut Karo Perlengkapan menambahkan, keseluruhan proses pembangunan dan renovasi ini telah melalui beberapa proses yang melibatkan sejumlah aplikasi pendukung. 

Pada tahap perencanaa dimulai dengan menggunakan aplikasi SAKTI ( Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Setelah itu, diumumkan di aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk pengadaannya dan pelaksanaannya menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), dan aplikasi e-Prima. Selanjutnya, untuk monitoring kegiatan pelaksanaannya, diminta untuk mengisi aplikasi e-SADEWA pada fitur Pengadaan Barang khususnya menu Evaluasi Pengadaan, sudah melakukan pengisian sesuai riilnya dengan demikian Biro Perlengkapan akan mudah memantau perkembangan kegiatan pembangunan maupun renovasi tersebut, sehingga dapat dievaluasi dan jika ada kendala dapat dicarikan solusi yang terbaik, ujarnya.

Karo Perlengkapan berharap, satuan kerja untuk dapat terus berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan UKPBJ agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat guna. 

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini, dimulai tanggal 29 Mei s.d 31 Mei 2023, diikuti oleh PPK dan KPA dari 40 satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding  dan Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan tender konstruksi Tahun anggaran 2023.

Acara tersebut di hadiri plt. Kepala Biro Keuangan, Dedi Waryoman, S.Sos., M.H, dan Kepala Biro Perencanaan H. Sahwan, S.H., M.H. (enk/PN/photo: ims).

Surabaya-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kamar Perdata menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Senin, 29 Mei 2023 di hotel Double Tree Surabaya. 
 

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas permasalah niaga yang ada dalam praktek peradilan di Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia. 
 

Ia melanjutkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelesaian perkara-perkara niaga dan menghindari disparitas putusan. Ia menyatakan bahwa hukum ekonomi itu sangat dinamis. Cepat berubah mengikuti perubahan pada masyarakat dan zaman. 
 

“Inilah gambaran kompleksitas hukum ekonomi. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi sehingga bisa memberikan putusan yang konsisten,” tegas Hakim Agung asal Bali tersebut.

Ia menambahkan bahwa FGD ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan Mahkamah Agung. Sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, acara serupa sukses dilaksanakan di Semarang. Dari pertemuan tersebut lahir satu buku yang bisa dijadikan referensi para hakim niaga dalam memutus perkara niaga di seluruh Indonesia. 

Harapannya, I Gusti Agung Sumanatha menambahkan, FGD kali ini juga akan melahirkan kebijakan yang bisa dijadikan referensi para hakim dalam memutus perkara niaga, sehingga ada konsistensi putusan. 

Hadir dalam FGD ini para narasumber yaitu para Hakim Agung seperti Syamsul Maarif, S.H. L.L.M., Ph.D., Dr. Hamdi, S.H,. M.Hum., Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Panitera Muda Perdata Khusus Agus Subroto, S.H., M.Hum.

Acara ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas para hakim, panitera, panitera muda dari Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. menyatakan bahwa perbedaan pelaksanaan FGD kali ini dengan yang sebelumnya adalah pelibatan Panitera dan Panitera muda niaga. 

“Sebelumnya, FGD hanya diikuti oleh para hakim niaga dari seluruh pengadilan niaga di Indonesia. Namun, karena menyadari bahwa panitera dan panitera muda pengadilan niaga juga memiliki peran penting dalam perkara niaga ini karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menerima  pendaftaran perkara kepailitan, PKPU dan HKI, maka mereka harus dilibatkan dalam FGD ini,” terang Rahmi.

Sebagai informasi pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dalam kompetensi peradilan umum. Pengadilan niaga memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara-perkara PKPU, HKI, dan perkara sengketa komersial lainnya. 

Di Indonesia ada di lima Pengadilan Niaga
1. Pengadilan Niaga DKI Jakarta
2. Pengadilan Niaga Semarang
3. Pengadilan Niaga Surabaya
4. Pengadilan Niaga Makassar, dan 
5. Pengadilan Niaga Medan. 

Acara yang didukung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung ini turut dihadiri pula oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., dan lain-lain. (azh/RS/photo:IP)

Jakarta-Humas: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kerja sama tersebut terejawantah dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) pada Senin siang, 22 Mei 2023 di kantor Pos Indonesia, Jakarta. Penandatangan ini dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana.

Kerja sama ini merupakan lanjutan Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung sejak tahun 2018, telah memulai langkah dalam melakukan modernisasi administrasi perkara. Pada tahap awal, elektronisasi dilakukan hanya pada tahapan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini modernisasi dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan berlakunya e-litigation atau persidangan elektronik.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. dalam sambutannya menyatakan bahwa pada tahun 2022, Mahkamah Agung mengubah model panggilan dan pemberitahuan dalam menangani perkara dari manual ke digital.

Ia menambahkan dalam hal suatu perkara didaftarkan secara elektronik, panggilan dan pemberitahuannya dilakukan melalui surat tercatat. Artinya, seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik proses penyampaian panggilan dan pemberitahuannya tidak lagi dilakukan oleh jurusita pengadilan secara langsung, melainkan melalui media surat tercatat. Perubahan cara penyampaian ini adalah hal yang baru dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam hukum acara perdata.

Penentuan kerja sama dengan PT. Pos dinilai dari luasnya wilayah dan sebaran kantor pengadilan di seluruh Indonesia yang dapat dijangkau oleh PT.Pos, maka pilihan untuk memilih PT. Pos Indonesia sebagai penyedia layanan pengiriman surat tercatat adalah tepat.

“Kerja sama ini merupakan langkah kesekian dari komitmen PT Pos sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membaktikan dirinya demi negeri, khususnya bersama-sama mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,” ungkap Dr. Sobandi

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa.

Ia memastikan kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Menurutnya Pengiriman Dokumen Surat Tercatat ini berbeda dengan pengiriman surat pada umumnya. Sesuai dengan ketentuan kerja sama, proses pengiriman berkas panggilan dan berkas lainnya akan diserahkan langsung ke orang yang bersangkutan lengkap dengan foto saat menerima, keterangan waktu dan lokasi. Ia menambahkan, jika orang yang bersangkutan tersebut tidak ada di tempat, maka surat akan diberikan kepada kepala desa setempat untuk diberikan kepada yang bersangkutan.

“Jadi, nanti surat itu akan dikirim ke orang yang bersangkutan, lengkap dengan detail waktu dan tempat. Ada fotonya, lengkap,” jelas Siti Choiriana.

Sobandi menyatakan dengan sentralnya peran petugas Pos, maka pengawasan yang efektif terhadap petugas pos di lapangan menjadi mutlak dilakukan.

“Kiranya kita perlu mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi sekaligus mencari solusi atas kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

PENGIRIMAN CEPAT DAN RAHASIA TERJAGA

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas menjelaskan Pengiriman Surat milik Pihak Pertama dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya dari seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan dalam negeri menggunakan tiga layanan produk yaitu: pertama, Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Kedua, Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di Pihak Kedua

Pengiriman ini, tambahnya dapat dilakukan di seluruh Instansi Peradilan di bawah Mahkamah Agung se-Indonesia, yaitu:

1. Mahkamah Agung;
2. Peradilan Umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Peradilan Agama, yang meliputi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah;
4. Peradilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer; dan
5. Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kerja Sama yang berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026 ini diharapkan menjadi milestone yang membawa peradilan Indonesia semakin baik.

Hadir pula dalam acara penandatanganan ini perwakilan dari Mahkamah Agung di antaranya yaitu Kepala Bagian Perundang-Undangan, Kepala Bagian Hubungan Lembaga Negara, Kepala Bagian Pemeliharaan IT, Kepala Bagian Perpustakaan, para Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas, para pejabat PT. Pos Indonesia, dan undangan lainnya. (azh/RZK/RS/photo: Adr)

Jakarta-Humas: Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H. melantik dua orang Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Rabu, 17 Mei 2023 di gedung Mahkamah Agung Jakarta. Kedua orang Asesor tersebut adalah Supandi, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Mahkamah Agung dan Supatmi, S.H., M.M. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Pada saat yang sama, Kepala Badan Pengawasan juga melantik Tiga orang Dokter Ahli Pertama pada Mahkamah Agung, yaitu dr. Arif Randi Parlaungan Tambunan, dr. Isyana Pradita, dan dr. Olivia Fabita Wijaya.

Mereka yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang–undangan.

Kelima orang yang baru dilantik tersebut juga juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Mereka juga bersumpah akan menjaga integritas serta menjaga diri dari perbuatan tercela. (azh/RS/photo:Sno)

Jakarta-Humas: Dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan oleh seluruh unit pemilik risiko yang terdiri dari Unit Eselon I, Unit Eselon II, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung.

2. Masing-masing Unit Pemilik Risiko membentuk Tim Manajemen Risiko yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

3. Proses Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 terdiri dari:

a. Penetapan Konteks berdasarkan sasaran yang akan dikelola risikonya.

b. Identifikasi Risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran.

c. Analisis Risiko untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut berdasarkan parameter-parameter yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

d. Evaluasi Risiko untuk menentukan skala prioritas penanganan risiko.

e. Penanganan Risiko

f. Monitoring dan Reviu

4. Pelaporan Manajemen Risiko dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengadilan Tingkat Pertama menyusun laporan pengelolaan risiko yang kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

b. Pengadilan Tingkat Banding menyusun laporan pengelolaan risiko dan merekapitulasi seluruh laporan pengelolaan risiko Pengadilan Tingkat Pertama untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal terkait.

c. Unit Eselon II menyusun laporan pengelolaan risiko yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait.

d. Unit Eselon I menyusun laporan pengelolaan risiko dan merekapitulasi seluruh laporan pengelolaan risiko Unit Eselon II untuk disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Untuk lebih jelasnya,